KPU Usulkan Biaya Pilkada Didanai APBN
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan banyak rekomendasi terkait penyelenggaraan Pemilu kepada pemerintah. Salah satunya adalah soal pembiayaan Pilkada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kami mengusulkan terkait pembahasan anggaran Pilkada yang dari APBD itu agak menyulitkan termasuk menimbulkan perdebatan di daerah. Maka kami mengusulkan anggaran Pilkada bisa melalui APBN. Bagaimana mekanismenya, kami serahkan ke pemerintah," kata Ketua KPU Arief Budiman usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/11).
Sebagai contoh, kata Arief, sampai hari ini masih ada dua daerah di Sumatera Barat yang belum menandatangani anggaran Pilkada daerahnya atau NHPD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tahun 2020, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.
"Dua kabupaten ini ada di Sumbar. Dan ini sudah sangat terlambat dari jadwal yang ditentukan KPU," kata Arief.
Di sisi lain, KPU juga menyampaikan bahwa pengadaan logistik Pemilu sejak 2014 sudah dilakukan melalui e-katalog untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penghematan serta transparasi.
"Jadi kalau pemilu 2014 baru empat item, Pilkada 2017-2018 itu tujuh item, Pemilu 2019 11 item, Pilkada 2020 kami rencanakan ada 14 item logistik yang akan diadakan melalui e-katalog," tandas Arief. (fat/jpnn)
Ketua KPU mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar pembiayaan Pilkada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Terinspirasi Tri Sakti Bung Karno, M2 Siap Maju Pilkada Kota Bekasi
- Teken NPHD Pengamanan Pilkada 2024, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Berpesan Begini
- Ketua MPR Ajak Kader FKPPI DKI Jaya Sukseskan Pilkada Serentak 2024
- Pilkada Harus Jadi Momentum Golkar Menjaring Tokoh Karismatik untuk Kepemimpinan Nasional
- 4 Bakal Calon Gubernur NTB Ini Mendaftar Lewat Demokrat
- Pj Gubernur Agus Fatoni Launching Pilgub Sumsel 2024, Simak Pesan dan Harapannya