Kuasa Hukum BG Sindir Tim 9 karena Bekerja Supercepat

jpnn.com - JAKARTA - Kuasa hukum Komjen Budi Gunawan (BG) melancarkan kritik terhadap Tim 9 bentukan Presiden Joko Widodo yang ditugasi mencari solusi bagi konflik antara KPK vs Polri. Salah satu kuasa hukum BG, Razman Arif Nasution menyatakan, Tim 9 yang dipimpin Syafii Maarif itu tak punya dasar untuk bekerja karena belum dibekali keputusan presiden (keppres).
“Mereka itu yang selalu bilang institusi KPK super-cepat, Polri super-cepat tetapkan tersangka, kenyataannya tim independen jauh lebih super cepat," kata Razman kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (29/1).
Razman pun menyebut Tim 9 justru tidak independen. Sebab, jika Tim 9 memang benar-benar independen maka harusnya anggotanya tidak terkooptasi dan mengumbar pernyataan sebelum resmi duduk sebagai anggota tim.
Dia mencontohkan nama mantan Wakapolri, Komjen (purn) Oegroseno yang juga duduk di Tim 9. Razman menyebut Oegroseno sebelum menjadi tim independen itu sudah bicara tentang situasi yang berkembang seolah-olah ada yang tak lazim dalam pengangkatan Kapolri.
"Pak Oegro sudah bicara miring. Tim independen ini tidak independen. Coba lihat dia ngomong apa," katanya.
Selain itu, Razman juga menyasar nama anggota Tim 9 lainnya, Jimly Asshiddiqie. Sebab, Jimly sampai saat ini masih menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Yang paling aneh, lanjut Razman, Tim 9 sudah mengeluarkan rekomendasi agar BG mengundurkan diri. "Ini kan organisasi yang dibentuk tidak main-main. Jadi sebelum ada putusan tim, sudah ada orang yang berbicara. Ini apa? Jadi kalau dia independen, pilih yang benar-benar independen," jelasnya.
Razman pun menyarankan Presiden Jokowi untuk memaksimalkan keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden yang jelas-jelas lembaga resmi negara."Mintalah pendapat mereka," katanya.(boy/jpnn)
JAKARTA - Kuasa hukum Komjen Budi Gunawan (BG) melancarkan kritik terhadap Tim 9 bentukan Presiden Joko Widodo yang ditugasi mencari solusi bagi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Daftar Nama Keluar
- Ketua Forum Honorer Bersuara Lantang, Menolak jadi PPPK Paruh Waktu
- BSKDN Kemendagri & Taspen Life Teken Komitmen Perlindungan Sosial bagi ASN
- Honorer 8 Tahun Bekerja Ikut Seleksi PPPK, Dicoret gegara Tergiur Uang Haram
- Persaingan Ketat Seleksi PPPK Tahap 2, Ini Datanya, Tetap Semangat ya
- Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI, Komnas HAM: Maksudnya Apa?