Kubu Ical Tuding PDIP Intervensi KPU

jpnn.com - JAKARTA - Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuding Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu terkait desakan Hasto agar KPU tetap berpegang pada SK Menteri Hukum dan HAM untuk partai politik peserta pilkada serentak saat menyambangi kantor KPU, Selasa (12/5) lalu.

"Itu merupakan bentuk intervensi kekuasaan dan arogansi dari partai penguasa. Hasto lupa bahwa tidak ada jaminan PDIP pada pemilu 2019 mendatang bisa memenangkan kembali permainan," kata Bamsoet di Jakarta, Selasa (12/5).

Bamsoet memint Hasto tak bertindak semena-mena sebagai partai berkuasa. DPP Golkar, sambung Bamsoet, setuju bila yang menjadi landasan KPU adalah SK Menkumham. Namun, dia menyatakan, SK tersebut bermasalah.

"Persoalannya kalau SK Menkumhanm itu bermasalah dan ditunda keberlakuannya oleh pengadilan melalui putusan sela dan tengah proses hukum di pengadilan negeri, bagaimana?" ujar Bamsoet.

Karena itu, Bamsoet meminta Hasto tidak berpura-pura tak mengerti hukum. Dia yakin, Hasto tidak buta dan tuli sehingga pura-pura tidak tahu bahwa Munas Golkar yang diselenggarakan di Ancol merupakan jadi-jadian dan dihadiri peserta abal-abal serta manipulatif.

"Faktanya kasus mandat palsu munas Golkar jadi-jadian di Ancol tersebut sudah naik ke tingkat penyidikan di Bareskrim Mabes Polri. Ada tersangkanya, ada alat buktinya dan ada peristiwanya. Bahkan sebentar lagi P-21," tegas Bamsoet. (fat/jpnn)