Kunker Dewan Dijadikan Sumber Penghasilan

Fenomena yang sama juga terjadi di lingkungan eksekutif yang ditandai dengan makin besarnya alokasi perjalanan dinas ke luar negeri di kalangan pejabat pemerintahan mulai di tingkat pusat hingga kabupaten/kota. "Bahkan di lingkaran pusat kekuasaan disebut-sebut biaya perjalanan dinas ke luar negerinya mencapai Rp1 triliun. Ini sangat tidak adil jika dibanding dengan kondisi riil ekonomi masyarakat bawah," ungkapnya.

Lolosnya anggaran Rp1 triliun untuk perjalanan dinas pusat kekuasaan tersebut, menurut Andrinof, karena DPR memang menutup mata untuk mencermatinya. "Selaku pemegang hak budgeter, DPR punya wewenang untuk memangkas semua mata anggaran yang berpotensi menghamburkan keuangan negara. Tapi karena anggota DPR juga bahagian dari penikmat fasilitas negara, maka mereka meloloskannya," ungkap Andrinof. (fas/jpnn)