Kursi CPNS Masih jadi Rebutan
FGTH: Tolak Pelamar Umum untuk CPNS
Minggu, 19 September 2010 – 21:11 WIB
CILEGON -- Ketua Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Honorer (FGTH) Cilegon mendesak Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi mentiadakan kuota pelamar umum seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2010. Alasannya, masih banyak tenaga honorer yang belum diangkat menjadi CPNS. “Upaya kami sudah maksimal. Dan sekali lagi saya berharap mudah-mudahan walikota mempertimbangkan hal ini dengan matang,” tegasnya.Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Cilegon Edi Syuaidy Alie mengaku masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari BKN terkait selesk CPNS tahun ini.
“Kami minta walikota tegas menolak penerimaan CPNS untuk kategori umum. Tenaga honorer seperti guru masih banyak dan menunggu untuk diangkat menjadi PNS,” tegas Martin Al-Qosim, Ketua Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Honorer (FKGTH) Cilegon, Minggu (19/9).
Baca Juga:
Diungkapkan, tenaga honorer se-Kota Cilegon mencapai 2.500 orang dan rata-rata mengantongi masa kerja puluhan tahun. “Menerima atau tidaknya formasi (pelamar umum) yang dilayangkan BKN, saya kira ada di tangan walikota. Kita minta Pak Wali bijak melihat nasib ratusan guru honorer,” ujarnya seraya mengaku telah menemui anggota DPR dan melayangkan surat penolakan penerimaan CPNS katagori umum ke Menpan. Dalam waktu dekat, lanjut Martin, pihaknya akan beraudiensi dengan Walikota Cilegon terkait permintaan tersebut.
Baca Juga:
CILEGON -- Ketua Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Honorer (FGTH) Cilegon mendesak Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi mentiadakan kuota pelamar umum
BERITA TERKAIT
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Rahima Istri Mantan Gubernur Jambi Dituntut 4 Tahun 5 Bulan Penjara
- Eks Bupati Kuansing Sukarmis Ditahan Jaksa terkait Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Kementan Mengevaluasi Upsus Antisipasi Darurat Pangan di Kalimantan Selatan
- Bayar Gaji Ribuan PPPK, Pemkab Banyuwangi Mengalokasikan Rp 250 Miliar Per Tahun