Kursi Dirjen Pajak Harus Diisi Sosok Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Guru besar dari Universitas Indonesia Prof Dr Haula Rosdiana MSi mengatakan kunci keberhasilan sistem perpajakan adalah pada sistem administrasinya.
Guru besar pertama bidang kebijakan perpajakan UI menegaskan, administrasi perpajakan sangat penting dalam urusan perpajakan.
"Administrasi perpajakan mengejawantahkan kebijakan perpajakan, sehingga kebijakan perpajakan yang baik tanpa didukung administrasi perpajakan yang baik, tidak akan berjalan seperti yang diharapkan," ujar Haula dalam keterangannya, Rabu (30/10)
Dijelaskan, administrasi perpajakanmenjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan. Oleh karena itu sistem evidence-based tax policy menjadi suatu keniscayaan karena evidence berada di tataran meso dan mikro yang menjadi domain administrasi perpajakan.
Dengan demikian tidak cukup hanya menggunakan paradigma makro tanpa mempertimbangkan evidence yang terjadi di dunia implementasi-dunia nyata – di level meso dan mikro.
"Hal ini bisa menjelaskan mengapa beberapa kebijakan perpajakan di level makro mengalami implementation gap yang menyebabkan tujuan tidak terealisasi seperti yang diharapkan," terangnya.
Lebih lanjut dikatakan, untuk memastikan administrasi perpajakan berjalan dengan baik, efektif, dan efisien, maka dibutuhkan sosok kepemimpinan direktur jenderal pajak yang kuat.
Ditekankan bahwa sosok dirjen pajak masa depan haruslah komplet. Selain memahami kebijakan perpajakan, juga memiliki kapasitas yang mumpuni untuk membangun administrasi perpajakan yang handal, guna mewujudkan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum yang berkepastian hukum, dan berkeadilan.
Dirjen Pajak saat ini Robert Pakpahan akan segera memasuki masa pensiun per 1 November 2019, penggantinya harus sosok profesional.
- Cara Ini Bisa Jadi Solusi Agar Indonesia tak Tertinggal di Industri Kripto
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Pramono Anung Bakal Kejar Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta
- AUKSI Lakukan Serah Terima Kantor Baru di Surabaya, Dorong Peningkatan PNBP
- Penjelasan Dedi Mulyadi Soal Mobil Mewahnya yang Nunggak Pajak Rp70 Juta
- Bukan 10 Persen, Pramono Bakal Terapkan Pajak BBM 5 Persen di Jakarta