Langgar Putusan MK, Hutan Adat Harus Dikeluarkan dari Konsesi PT TPL

Langgar Putusan MK, Hutan Adat Harus Dikeluarkan dari Konsesi PT TPL
Langgar Putusan MK, Hutan Adat Harus Dikeluarkan dari Konsesi PT TPL
JAKARTA - Langkah puluhan warga Dusun Naga Hulambu, Nagori Pondok Bulu, Kecamatan Dolok Panribuan, Simalungun, Sumut yang melawan PT Toba Pub Lestari (TPL) karena menanami dan membuka lahan baru di area hutan adat, mendapat dukungan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Deputi Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA, Iwan Nurdin, menyebut, langkah warga itu sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 yang dibacakan pada 16 Mei 2013.

"Salah satu bunyi putusan itu adalah hutan adat bukan bagian dari hutan negara," ujar Iwan Nurdin kepada JPNN ini di Jakarta, kemarin (22/6).

Iwan menyalahkan pihak PT TPL yang mengklaim bahwa area hutan yang ditanami pohon eukaliptus merupakan bagian dari area konsesi yang diberikan ke perusahaan.

JAKARTA - Langkah puluhan warga Dusun Naga Hulambu, Nagori Pondok Bulu, Kecamatan Dolok Panribuan, Simalungun, Sumut yang melawan PT Toba Pub Lestari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News