Langkah Anggota DPR Usir Dirut MIND ID Tak Patut Dicontoh

Cadangan tambang underground adalah 93 persen dari total cadangan Freeport di Indonesia.
"Jadi, Indonesia rugi jika tak mengambil-alih tambang Freeport Indonesia. Dana US$ 5 miliar untuk membeli Freeport Indonesia itu kecil dibanding keuntungan yang diperoleh dari proses penambangan sampai 2041 nanti," katanya.
Ferdy juga mengatakan, di masa pandemi virus Corona COVID-19 saja, Freeport Indonesia masih memproduksi 120.000 matrik ton tembaga per hari. Ini adalah masa transisi dari open-pit ke underground, tetapi Freeport masih menikmati untung.
Pada masa transisi ini, Mind memang sedikit mendapat dividen dari Freeport di angka US$ 250 juta mulai 2020-2022. Dana itu sudah cukup untuk membayar utang jatuh tempo per tahun untuk membeli saham Freeport.
"Mulai tahun 2021, tambang underground akan beroperasi normal dan kapasitas produksinya kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya, ketika menikmati untung dari penambangan open pit," ucapnya.
Selain itu, tambang underground juga akan mulai beroperasi 2022, dimana akan memproduksi tembaga sekitar 170.000-200.000 ton per hari.
"Dalam perhitungan dengan produksi yang kembali normal, Mind Id mendapat dividen sebesar US$1 miliar mulai 2023. Jadi, bisa saja membayar utang obligasi US$ 5 miliar dalam lima tahun jika dia mau. Karena itu, utang pembelian saham Freeport Indonesia tak perlu dipersoalkan. Karena memang kita untung," ucapnya.
Lebih lanjut Ferdy mengatakan, pemerintahan yang berani mengambil-alih saham Freeport Indonesia adalah pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kemandirian ekonomi dan kemandirian tambang.
Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman menilai perilaku anggota Komisi VII DPR yang mengusir Direktur Utama BUMN
- RDP DPR, Cik Ujang Dorong Penguatan Otda Percepatan Pembangunan Tol Sumsel-Bengkulu
- Soal Pembayaran Tunggakan Triliunan TNI AL, Menhan Singgung Kebijakan Tersentralisasi
- RDP di DPR, Ahmad Luthfi Beberkan Konsep Pembangunan Jateng 5 Tahun ke Depan
- KPK Periksa 2 Anggota DPR Terkait Dugaan Tipikor Dana CSR Bank Indonesia
- Aboe Bakar: Kepala Daerah dari PKS Harus Selaras dengan Prabowo
- Jawaban Guyon Soal Gubernur Konten, Dedi Mulyadi Singgung Soal Turunnya Belanja Iklan