Lebih Baik Presiden yang Garap Jaksa Agung
jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo tak setuju Jaksa Agung HM Prasetyo diperiksa KPK terkait kasus suap pengamanan perkara yang melibatkan bekas Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap Prasetyo yang merupakan seorang kader Nasdem itu akan membuat hubungan KPK dan Kejaksaan Agung jadi renggang. Dia khawatir konflik seperti Polri versus KPK beberapa waktu lalu terulang lagi.
"Saya sarankan KPK menurunkan tensi, jangan melakukan yang justru membuat gemuruh," kata Bambang kepada wartawan di Cikini, Sabtu (17/10).
Anggota Komisi III DPR ini menilai lebih tepat jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang turun tangan untuk menggarap situasi ini. Pasalnya, Jokowi-lah yang memilih menempatkan Prasetyo, seorang kader partai politik, di kursi tertinggi kejaksaan.
Menurut Bambang, kasus Rio Capella harus dijadikan momentum oleh Jokowi untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahannya dalam menunjuk anggota kabinet. Dia pun menegaskan bahwa Jokowi sudah tidak perlu lagi sungkan kepada partai-partai pendukungnya.
"Sudah saatnya dievaluasi, orang-orang tidak mampu ya disingkirkan. Mari kita serahkan kepada presiden untuk melakukan tindakan-tindakan lebih konkrit mengkoreksi keteledorannya dalam memilih pejabat," pungkas Bambang.
Seperti diketahui, Patrice Rio Capella diduga menerima suap terkait pengamanan perkara di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dia diduga memanfaatkan pengaruh dan koneksinya di Nasdem untuk melakukan itu. (dil/jpnn)
JAKARTA - Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo tak setuju Jaksa Agung HM Prasetyo diperiksa KPK terkait kasus suap pengamanan perkara yang melibatkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Honorer Tendik Tercecer Minta Ikut Seleksi PPPK 2024, Pakai Data Dapodik
- Sengketa Kepemilikan Akun Lambe Turah Usai, Majelis Hakim Putuskan Pemilik Asli
- Pemeriksa Pajak Diduga Melanggar Dasar Hukum Tata Cara Pemeriksaan
- Selamat, 12 Alumnus Akpol Bhara Daksa Masuki Purnabakti Tanpa Cacat
- Seluruh Honorer di Database BKN Diusulkan jadi PPPK 2024, Semoga Mulus
- Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK Belum Tentu Juni, Piye to?