Senin, 25 Juni 2018 – 12:49 WIB

Legislator Pertanyakan Roadmap Kepegawaian Nasional

Selasa, 13 Maret 2018 – 09:56 WIB
Legislator Pertanyakan Roadmap Kepegawaian Nasional - JPNN.COM

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Ace Hasan Syadzily mempertanyakan roadmap sistem kepegawaian nasional yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur saat rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/3/2018).

“Roadmap sistem kepegawaian nsaional yang bapak (MenPAN-RB, red) sampaikan, apakah sesuai dengan yang dibutuhkan Bangsa ini? Karena saya tidak menangkap ada satu grand design yang komprehensif terkait dengan berapa kebutuhan kepegawaian nasional, jika dihubungkan dengan rasio populasi penduduk Indonesia,” tanya Ace kepada MenPAN-RB dalam rapat kerja itu.

Politikus Partai Golkar itu menilai perhitungan kebutuhan kepegawaian nasional dengan rasio populasi penting dilakukan, agar ke depan tidak ada lagi ‘ganti kepemimpinan lalu ganti kebijakan’.

“Di daerah itu, ada janji politik dari calon kepala daerah yang mencalonkan diri. Kalau menang, maka mereka membuat kebijakan untuk rekrutmen CPNS. Ini jangan lagi terjadi. Makanya perlu ada perhitungan kebutuhan PNS dengan rasio penduduk serta sejauh mana kapasitas keuangan negara, jangan sampai rekrutmen CPNS menjadi beban negara,” ungkapnya.

Sebelumnya, MenPAN-RB Asman Abnur menjelaskan, salah satu program strategis yang direncanakan Kementerian PAN-RB tahun ini adalah mulai dari perencanaan rekrutmen CPNS dan seleksinya. Kondisi terkini, pemerintah memiliki 4,3 juta ASN yang tersebar di pusat dan daerah, dimana dari total 4,3 juta pegawai negeri tersebut didominasi oleh tenaga buruh dan tenaga kesehatan.

“Tahun lalu sudah dilakukan untuk 62 Kementerian dan Lembaga. Hampir sudah lima tahun tidak merekrut, alhamdulillah berhasil. Kita melakukan perubahan model pendidikan, dan reformasi model kesejahteraan," katanya.

MenPAN-RB menjelaskan, target pemerintah dalam rekrutmen CPNS kali ini menghasilkan PNS yang smart, yang tidak kalah dengan swasta, sehingga tidak diatur oleh pengusaha. Smart itu artinya integritas dan komunikasi dengan negara luar juga lancar.

“Kalau ASN pintar tidak bisa lagi diatur oleh swasta. Swasta itu diatur oleh birokrasi. Dan penekanan saya adalah hospitality. Hospitality menjadi modal dan sikap yang harus dimiliki oleh ASN,” katanya.

SHARES
TAGS   dpr
Sponsored Content
loading...
loading...
Komentar