Lokalisasi Terkenal di Jogja tak Masuk Prioritas Ditutup Tahun Ini

“Sepengetahuan kami, Sarkem tidak ada legalitasnya. Makanya wali kota perlu menanyakan 167 lokalisasi tersebut, salah satunya ada Sarkem atau tidak,” tandas Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Jogja Supriyanto Untung.

Bahkan, pendampingan kepada PSK di Sarkem sampai bisa mentas bisa dilakukan. Dinsosnakertrans Kota Jogja bisa memberikan pendampingan tersebut.

”Pendampingan dari Dinas Kesehatan juga bisa dilakukan dengan berkesinambungan. Jangan parsial seperti sekarang ini,” usulnya.

Belajar dari penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya, lanjut Lilik, semestinya Pemkot Jogja bisa melakukan hal serupa.

”Kalau hanya menutup, di Sarkem lebih mudah. Karena tidak berizin. Tinggal pemkot menurunkan Satpol PP, bisa disasar dari Perda Pondokan (No 4 Tahun 2003),” katanya.

Hanya saja, memaksakan penutupan Sarkem bukanlah solusi yang memanusiakan. Fraksi PPP berharap ada penanganan secara komprehensip. Sehingga penghuni Sarkem berkurang.
”Informasinya sekarang ada 300-an. Seharusnya jika dilakukan pendampingan terus berkurang. Asalkan tidak ada penghuni baru,” saran Lilik.

Demi merealisasikan rencana legalisasi Sarkem, Lilik mengaku pihaknya akan menyurati Wali Kota Haryadi Suyuti. Kemudian Fraksi PPP akan mengajak seluruh wakil rakyat di DPRD Kota Jogja untuk menjadikan masalah ini sebagai masalah bersama. (eri/laz/ong/jpnn)