JPNN.com 
LPSK Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Penembakan 6 Laskar FPI
Justice Collaborator Kasus Korupsi Menurun
Secara umum masih terdapat tantangan terkait penanganan kasus penyiksaan perlu dicarikan solusi.
Menurut Edwin, salah satu kendalanya yakni tidak dikenalnya penyiksaan dalam KUHP.
Sehingga, kata dia, penyiksaan cenderung disamakan dengan penganiayaan.
Untuk itu, Edwin merekomendasikan dibuatnya regulasi yang memasukkan penyiksaan sebagai tindak pidana.
Termasuk termasuk mempertimbangkan penyidikan oleh pihak yang dinilai netral agar hak-hak korbannya lebih memungkinkan dipenuhi.
Terkait tindak kekerasan di 2020, Edwin menyoroti cukup tingginya permohonan dari korban kejahatan itu seperti penganiayaan, pencurian dengan kekerasan dan KDRT yang totalnya mencapai 208 pemohon.
Hal paling banyak dimohonkan oleh korban kepada LPSK, yakni bantuan medis.
Ini disebabkan tidak dijaminnya pelayanan medis para korban tindak pidana oleh BPJS Kesehata .
Tercatat 40 persen dari korban tindak kekerasan yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK akibat tidak diberikannya jaminan kesehatan oleh BPJS.
Sebaiknya Polri melakukan penegakan hukum terhadap oknum anggotanya atas peristiwa KM 50 tersebut, sebagaimana KSAD dengan tegas memproses hukum oknum TNI di peristiwa Intan Jaya.
- RDP DPR, Cik Ujang Dorong Penguatan Otda Percepatan Pembangunan Tol Sumsel-Bengkulu
- Yunus Wonda Diminta Bertanggung Jawab di Kasus PON XX Papua
- Soal Pembayaran Tunggakan Triliunan TNI AL, Menhan Singgung Kebijakan Tersentralisasi
- RDP di DPR, Ahmad Luthfi Beberkan Konsep Pembangunan Jateng 5 Tahun ke Depan
- MUI Dukung Kejagung Membongkar Habis Mafia Peradilan
- Sahroni Puji Keberhasilan Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri Tingkatkan Hasil Panen Jagung
