Luhut Pastikan tak Ada SP3 untuk Perusahaan Nakal
jpnn.com - JAKARTA - Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan memastikan penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran lahan dan hutan.
Dia menjamin tidak ada surat perintah penyidikan (SP3) untuk kasus karlahut yang ditangani Polri saat ini.
"Kami tidak berpikir ke arah situ," ujar Luhut di kompleks Istana Negara, saat ditanyakan soal rawan SP3 kasus karlahut, Jakarta, Jumat (25/9).
Mantan Kepala Staf Presiden itu mengatakan, perusahaan juga tidak bisa dengan mudah mengelak, karena setiap titik api bisa dideteksi melalui satelit. Karenanya, ia memastikan penegakan hukum justru akan lebih mudah.
"Itu akan bisa mempintpoint milik siapa-siapa ini dan kapan terjadinya. adakah upaya dia memadamkan di sana. Jadi tidak bisa mengelak," imbuhnya.
Luhut menampik bahwa Polri terkesan tertutup dalam menyampaikan penegakan hukum kasus karlahut. Ia mengklaim Kapolri Jenderal Badrodin Haiti justru aktif melaporkan terkait kasus itu. (flo/jpnn)
JAKARTA - Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan memastikan penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran lahan dan hutan. Dia menjamin tidak ada surat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Resmikan Masjid Jakarta Garden City, Gubernur Pramono Berpesan Begini
- Kepala BKN Sebut 1.967 CPNS 2024 yang Mundur Aslinya Tidak Lulus
- BSMI Peringatkan Dunia Internasional, Jalur Gaza Masih Belum Aman
- Kemenag Dorong Transformasi Ekonomi Pesantren Melalui Inkubasi Wakaf Produktif
- Adinkes Dorong Pemanfaatan Dana Desa untuk Penuntasan Stunting
- Biaya Haji Indonesia Lebih Mahal dari Malaysia