MA Tolak Gugatan BPN Prabowo - Sandiaga, Mardani PKS Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) RI menolak permohonan Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang menggugat putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Duduk perkaranya adalah putusan Bawaslu yang menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilaporkan BPN tidak dapat diterima.
"Mengadili, menyatakan permohonan pelanggaran administrasi pemilu yang diajukan Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi tidak dapat diterima," demikian bunyi putusan MA yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan MA pada Rabu (26/6).
Merespons putusan MA tersebut, Wakil Ketua BPN Prabowo - Sandi, Mardani Ali Sera meyakini dan optimistis putusan tersebut tidak akan mempengaruhi putusan akhir Mahkamah Konsitusi (MK) terhadap sengketa Pilpres 2019.
“Saya percaya putusan MA tidak mempengaruhi putusan akhir MK, semoga hasil tersebut paling adil dan terbaik untuk bangsa Indonesia,” kata Mardani, Kamis (27/6).
BACA JUGA: Gugatan BPN Prabowo - Sandi Kandas di MA Jelang Pembacaan Putusan MK
Sebelumnya, Lembaga MA melalui kabiro Humasnya, Abdullah menjelaskan bahwa lembaganya menolak gugatan BPN atas putusan Bawaslu RI. MA berasalan tidak menerima gugatan tersebut karena objek gugatan bukanlah pelanggaran administrasi pemilu (PAP).
Mardani pun berharap lembaga MK benar-benar memutuskan putusan yang seadil adilnya, “Saya masih percaya lembaga peradilan di Indonesia salah satunya MK memegang teguh prinsip keadilan dan kebenaran,” ujar ketua DPP PKS ini.
Mahkamah Agung (MA) RI menolak permohonan Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang menggugat putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
- Bersama Koalisi Pemerintah, PKS Makin Kukuh Melayani & Membela Rakyat
- PKS Instruksikan Kader di Pos Menteri & Kepala Daerah Menyukseskan Program Prabowo
- Zarof Ricar Tersangka TPPU, Kejagung Bisa Sita Semua Asetnya
- Aboe Bakar: Kepala Daerah dari PKS Harus Selaras dengan Prabowo
- Penegak Hukum Harus Ungkap Semua Perkara yang Diatur Zarof Ricar
- Advokat Ini Pernah Beri Rp 1 Miliar kepada Zarof Ricar, Tujuannya Pengin Untung