Mabes Polri Diminta Tak Tutup Mata soal Aspirasi di Sumbar

JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menyesalkan Mabes Polri yang tak reponsif terhadap tuntutan masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) agar Kapolda Sumbar Brigadir Jenderal Polisi Wahyu Indra Pramugari dicopot. Sebab, seringkali sikap lambar Mabes Polri merespon aspirasi di daerah justru berujung gejolak.

"Saya sangat menyesalkan sikap elit-elit Mabes Polri yang tidak responsif dan tidak tanggap terhadap aspirasi rakyat di daerah," kata Neta kepada JPNN, Kamis (7/3).

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumbar meminta Kapolri Timur Pradopo segera mencopot Brigjen (Pol)  Wahyu Indra Pramugari dari posisinya saat ini sebagai Kapolda Sumbar. Sebab, Wahyu diduga menjadi backing sejumlah pengusaha tambang dari luar Sumbar yang mengambil paksa tanah ulayat masyarakat adat di Kabupaten Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat.

Namun, Mabes Polri mengaku belum menerima aspirasi maupun laporan terkait desakan masyarakat, anggota DPD maupun anggota DPR RI asal Sumbar itu. Karenanya Mabes Polri mengaku belum bisa bersikap.