Mahfud MD Ingatkan Kasus Jiwasraya dan Asabri Ranah Pidana, Bukan Perdata
jpnn.com, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD tidak mau banyak berpolemik atas persoalan di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri.
Mahfud menyerahkan kepada penyidik kejaksaan untuk mengusut dugaan perkara hukum di dua perusahaan pelat merah tersebut.
Mahfud mengungkapkan itu setelah menggelar pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).
"Soal kasus Jiwasraya dan Asabri, itu jalur hukum tetap berjalan. Jadi Kejaksaan Agung sudah menyampaikan tadi, detail-detail langkah yang sudah dilakukan," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu.
Mahfud mengatakan, urusan penegakan hukum tidak bisa diintervensi oleh apa pun. Terlebih, ketika ditemukan unsur pidana dari persoalan Jiwasraya dan Asabri.
Pengusutan dugaan pidana, kata dia, tidak gugur dengan upaya perdata untuk menyelesaikan persoalan Jiwasraya dan Asabri.
"Kalau sudah masuk ke ranah hukum pidana, tentu tidak bisa dibelokkan ke perdata kalau memang ada unsur pidananya. Perdata, ya, biar diselesaikan. Pidana itu tidak berubah hanya karena sesudah diketahui lalu ditempuh ke langkah-langkah keperdataan itu tidak boleh di dalam hukum pidana," timpal dia.
Dalam kesempatan ini, Mantan Ketua MK itu juga meminta publik tidak melontarkan beragam spekulasi atas persoalan di Jiwasraya dan Asabri.
Menko Polhukam Mahfud MD meminta publik tidak melontarkan beragam spekulasi atas persoalan di Jiwasraya dan Asabri.
- Mahfud: Sepanjang Sejarah MK, Kalau Menyangkut Pemilu, Tidak Pernah Dissenting Opinion
- Gugatannya Ditolak MK, Mahfud MD Menerima dengan Lapang Dada
- Gelar Mudik Asyik Bersama BUMN 2024, Asabri Berangkatkan Ratusan Orang
- 4 Menteri Bakal Dihadirkan di Sidang MK, Mahfud: Silakan Saja
- Presiden seperti Pimpinan Mafia Jika Pakai Kekuasaan Demi Kepentingan Pribadi
- Mahfud Bukber di Rumdin Ketua MA, Ubaidillah Curiga Ada Upaya Menjegal Paslon 02