Mahyudin: Sosialisasi Empat Pilar MPR Lewat Beragam Metode

Sebenarnya, kata politikus Partai Golkar ini, masyarakat sudah Pancasilais namun hal demikian perlu ditingkatkan dan diimplementasikan dalam keseharian apalagi menghadapi berbagai tantangan kebangsaan seperti hoaks dan dampak buruk globalisasi.

Terkait banyaknya pejabat, kepala daerah dan wakil rakyat yang melakukan korupsi, Mahyudin mengaku prihatin. “Paling penting saya tidak melakukan itu,” tuturnya.

Banyaknya pejabat yang korupsi, diungkapkan itu akibat dari keterbukaan demokrasi. Sekarang pemilihan kepala daerah bahkan Presiden dilakukan langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung merupakan perubahan dari sistem Pemilu masa lalu di mana kepala daerah sebelumnya dipilih oleh DPRD dan presiden oleh MPR. “Dalam era reformasi masyarakat tak percaya pada wakil rakyat,” paparnya.

Rupanya tak disadari bahwa Pemilu langsung ini berbiaya tinggi. Dicontohkan, bila seseorang hendak maju menjadi gubernur maka ia harus membiaya saksi. Bila ada 10.000 TPS dan setiap saksi diberi honor Rp 200.000 maka calon gubernur tadi harus mengeluarkan biaya Rp 2 miliar.

“Itu belum termasuk baliho, spanduk, dan alat kampanye lainnya,” ujarnya.

Nah, bila gubernur hanya mendapat gaji Rp 3 juta tentu modal yang dikeluarkan tidak akan kembali. "Sehingga gubernur itu hanya berpikir bagaimana modalnya kembali,” ungkapnya.

"Dari sinilah mereka melakukan korupsi,” kata Mahyudin lagi.

Hal demikian juga terjadi saat Pemilu Legislatif. Sistem proporsional terbuka juga membuat kompetisi yang terjadi tak sehat. Partai politik tak bisa menyeleksi calonnya karena semua diserahkan kepada masyarakat. “Sayangnya rakyat memilih calon yang popular atau yang punya modal banyak,” ucapnya. "Dari sini melahirkan politisi karbitan,” tambahnya.