Mantan Pejabat Bina Marga DKI Jakarta Dijebloskan ke Tahanan, Ini Kasusnya

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan dan Perbekalan (Alkal) Dinas Bina Marga DKI Jakarta berinisial HD ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.
HD merupakan tersangka korupsi alat berat penunjang perbaikan jalan pada 2015 dengan perkiraan kerugian negara Rp 13,6 miliar lebih.
HD akan ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.
"Kami telah melakukan penahanan badan terhadap tersangka perkara dugaan korupsi inisial HD dalam kasus itu dan diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 13.673.821.158," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Jakarta Ashari Syam dalam keterangan resmi, di Jakarta, Kamis (25/8).
Menurut Ashari, HD ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor Print-2199/M.1/Fd.1/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022.
"Ditahan karena memenuhi syarat objektif, yaitu diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun dan syarat subjektif, yaitu dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya lagi sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP," katanya.
Dia menjelaskan kasus dugaan korupsi ini terjadi pada 2015 lalu. Saat itu, kata Ashari, UPT Alkal Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan pengadaan 19 unit alat-alat berat penunjang perbaikan jalan.
Penyedia barang dalam pekerjaan tersebut adalah PT DMU.
Mantan Kepala UPT Peralatan dan Perbekalan Dinas Bina Marga DKI Jakarta berinisial HD ditahan Kejati DKI Jakarta. Kasusnya berat.
- KPK Periksa Mantan Direktur LPEI Terkait Kasus Korupsi Fasilitas Kredit
- Usut Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Mempawah, KPK Sudah Tetapkan 3 Tersangka
- Ray Rangkuti Kritik Kinerja KPK, Kasus Hasto Dikejar, Tetapi Bobby Diundang Koordinasi
- Polda Riau akan Tetapkan Tersangka Kasus SPPD Fiktif yang Rugikan Negara Ratusan Miliar
- KPK Periksa 3 Saksi Lagi untuk Kasus Cuci Uang Andhi Pramono
- Usut Korupsi Tol Trans-Sumatera, KPK Periksa Petinggi PT Indonesia Infrastructure Finance