Mantan Sesmil Kecam Ajakan Kudeta Kwik Kian Gie

jpnn.com - JAKARTA -- Mantan Sekretaris Militer yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin geram, dengan pernyataan bekas Menteri Koordinator Ekuin dan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, yang menyarankan melakukan kudeta untuk memperbaiki negara ini yang dianggapnya sedang kacau. 

Hasanuddin mempertanyakan kontribusi Kwik Kian Gie karena menilai kesalahan ada pada UUD 1945 hasil amandemen 1999-2002 yang menjadi penyebab kekacauan. "Lalu kemana beliau dan apa kontribusi beliau ketika UUD 1945 diamandemen? Padahal saat itu beliau adalah wakil ketua MPR dan kemudian menjadi Menko Ekuin yang membawahi sekian belas menteri lainnya," kata Hasanuddin, Kamis (19/5). 

Dia menegaskan, seharusnya Kwik mampu memberikan warna pada amandemen UUD 1945 itu. Hasanuddin menegaskan, solusi dengan cara kudeta bukan jalan terbaik menyelesaikan masalah di negeri ini. Ia menyatakan TNI sesuai jati dirinya dan sejak kelahirannya, tidak pernah memiliki tradisi untuk kudeta. Sejak dulu TNI selalu ikut memberikan pemikiran-pemikiran terbaiknya untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa menggunakan kekuatan senjatanya.

Di era reformasi ini, lanjut dia, TNI juga merupakan lembaga yang paling reformis daripada lembaga-lembaga lain. "TNI dengan ikhlas dan sungguh sungguh telah mereformasi dirinya sampai pada posisi sekarang ini menjadi tentara pejuang, tentara rakyat, tentara nasional dan tentara profesional," paparnya. 

Kemudian, kata dia, kudeta tidak mustahil akan melahirkan konflik horisontal maupun vertikal yang mengakibatkan jatuhnya korban. "Dan dipastikan rakyatlah yang akan jadi korbannya," papar Hasanuddin. 

Lebih jauh ia menambahkan, Indonesia sudah dikenal di dunia internasional sebagai sebuah negara besar penganut demokrasi. Hal ini sangat ironis jika kemudian mencari solusi dengan cara melakukan kudeta. Bisa dipastikan dunia internasional akan mengutuk dan menjauhinya Indonesia. 

"Menurut hemat saya solusi masalah-masalah kebangsaan sebaiknya dipecahkan melalui solusi-solusi berdemokrasi," ujar Hasanuddin. 

Dia juga mengingatkan, bila ada aturan perundang-undangan yang tidak cocok sebaiknya diganti dengan yang lebih cocok melalui prosedur yang dapat disepakati bersama. Jalan pintas bukan jalan terbaik dan pasti akan berpengaruh terhadap keamanan dan integrasi bangsa ini.