Marak Politik Uang, Demokrasi Indonesia Labil

jpnn.com - JAKARTA - Lima belas tahun setelah reformasi, situasi demokrasi di Indonesia dinilai belum stabil. Hal ini terlihat dari maraknya kecurangan dan politik uang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Situasi tersebut sangat disayangkan oleh mantan aktivis Front Aksi Mahasiswa Indonesia, Andriyanto. Sekjen ProDem ini mengatakan, saat ini banyak pihak yang tidak bisa menerima hasil pemilukada. Bahkan tak sedikit yang menggugat hasil pemilukada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bahkan beberapa pihak mengekspresikannya dengan praktek kekerasan. Artinya demokrasi yang tidak seperti hari ini, yang memakan biaya besar dan segala macam, sehingga ongkos politik menjadi mahal. Akhirnya, yang rugi ya masyarakat kembali," kata Andriyanto dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (14/12).

Direktur Eksekutif Sun Institute ini pun mengajak semua pemangku kepentingan untuk terus memperjuangankan reformasi. Ia menegaskan, tak ada kata berhenti dalam reformasi.

"Hari ini memang kita mengalami kebebasan, tapi kan kebebsan yang seperti apa? Ada pemilu yang 5 tahun sekali yang cukup bebas, tapi apakah pemilu itu ada korelasi dengan demokrasi untuk kesejahteraan," tandasnya. (dil/jpnn)