Marwan Jafar Minta Pemerintah Bertindak Cepat soal Rohingya
Penghancuran itu dilakukan dengan cara membunuh yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok dan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
​Menurut Marwan, ada beberapa langkah yang harus segera dilakukan. Pertama, peran dan respons cepat pemerintah Indonesia.
Presiden Jokowi tidak boleh lamban menyikapi masalah di Rohinya yang mirip tindakan genosida.
Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif dengan ikut serta dalam ketertiban dunia sebagaimana amanah UUD 1945 harus tehas menyikapi kasus Rohingya sebagai sebuah pelanggaran HAM berat.
Dalam kacamata kemanusiaan dan yurisdiksi International Criminal Court, melihat tingkat tindakan kekerasaan yang sistematis dan masif dalam tragedi kemanusiaan di Rohingya, sudah memenuhi kategori sebagai kejahatan kemanusiaan genosida.
Kedua, peran civil society atau masyarakat madani.
Munculnya masalah kemanusiaan yang menimpa masyarakat muslim Rohingya di tengah kondisi politik dalam negeri yang akhir-akhir ini cukup panas tentang isu SARA, berpotensi memunculkan problem jika disikapi salah dan reaktif oleh masyarakat Muslim di Indonesia.
Ormas keagamaan dan tokoh masyarakat harus mengkanalisasi masalah Rohingya sebagai masalah kemanusiaan yang tidak ada kaitannya dengan upaya agama tertentu membantai masyarakat muslim Rohingya.
JAKARTA – Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, kekerasan dan pembantaian tidak dibenarkan
- Honorer Non-Database BKN Jangan Berharap Lagi, Enggak Direken
- WWF Ke-10 di Bali, 7 KRI Bersiaga Menjaga Perairan di 4 Sektor
- Pendaftaran PPPK 2024: Ini Hasil Verval Data Honorer, Resmi dari BKN
- Menteri Singgung soal Honorer jadi PPPK Part Time, Oh Non-Database BKN
- HUT ke-44 Dekranas, Parade Mobil Budaya Pecahkan Rekor MURI
- 5 Berita Terpopuler: Info Penting, Lulusan SMA Berpeluang dalam CPNS & PPPK 2024, tetapi Honorer Non-Database BKN Siap-Siap