Marzuki Anggap Polri Tak Paham E-KTP

Karena itu, Marzuki meminta Mendagri berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk mengoptimalkan penggunaan e-KTP. "Dengan kantor imigrasi untuk paspor, Ditjen Pajak untuk perpajakan, dengan BPN terkait kepemilikan tanah, dan kepolisian untuk data yang dikelola kepolisian," bebernya. "Di mana-mana di seluruh dunia, data pribadi anggota masyarakat dikelola dalam satu atap," imbuhnya.

Marzuki menegaskan, program e-KTP telah menghabiskan anggaran yang sangat besar, yakni sampai Rp 6 triliun. Karena itu, e-KTP harus bisa dimanfaatkan secara optimal.

Di tempat terpisah, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, anggaran Inafis diperkirakan mencapai Rp 46,1 miliar. Sementara itu, alokasi anggaran yang ditenderkan atau harga perkiraan sementara diumumkan Rp 45,2 miliar. "Jumlah sebesar itu untuk tiga item," ujarnya di Jakarta.

Di antara tiga item tersebut, pengadaan peralatan penerbitan Inafis card menyedot anggaran terbesar. Angkanya mencapai Rp 41,9 miliar. Sisa alokasi anggaran diperuntukkan bagi pengadaan barang habis pakai bahan pendukung penerbitan Inafis Rp 1,2 miliar dan jasa sewa jaringan V-SAT IP Inafis Mobile Rp 2 miliar.