Mas Tjahjo Akan Pecat 100 Anak Buah? Bukan Begitu Maksudnya
jpnn.com - JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riyatmadji meluruskan sebuah pemberitaan yang seolah-olah Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut bakal ada kasus besar lain di Kemendagri, selain dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (E-KTP).
Menurut Dodi, pernyataan mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan tersebut lebih pada konteks penegasan bahwa tidak akan mentolerir sedikit pun segala penyelewengan, terutama terkait kasus-kasus korupsi.
"Jadi maksud Pak Mendagri itu jangan sampai ada kasus besar lagi seperti KTP elektronik dan IPDN. Kalau ada lagi, Pak Mendagri tidak segan-segan bertindak tegas, walau pun harus memecat 100 pejabat sekaligus jika terbukti korupsi," ujar Dodi, Senin (3/10).
Mendagri kata Dodi, tak mau di lembaganya masih ada pejabat yang coba-coba kongkalikong atau menyalahgunakan wewenang.
Terlebih Kemendagri adalah lembaga yang jadi poros pemerintahan. Karena itu harus jadi contoh.
"Ya itu bisa dikatakan warning dari Pak Menteri kepada seluruh pejabat di Kemendagri, agar jangan main-main dengan kewenangan yang dimilikinya," kata dia.
Selain itu, kata Dodi, pernyataan tersebut juga sebagai bentuk komitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi, mengingat Kemendagri telah mencanangkan zona integritas.
Karena itu Mendagri tak ingin zona integritas, beserta pakta integritas yang telah diteken para pejabat hanya basa-basi.
JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riyatmadji meluruskan sebuah pemberitaan yang seolah-olah
- Besok, Presiden Jokowi akan Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi
- Bea Cukai Jalin Komunikasi dengan Perusahaan Penerima Fasilitas di 3 Wilayah Ini
- Pemprov Jateng Terima 55 Ribu Usulan Program dalam Musrenbang 2024
- Tutup MTQ ke-30 Tingkat Provinsi, Penjabat Gubernur Jateng Tergetkan Raih Lima Besar di Tingkat Nasional
- Ahmad Sahroni Dukung Pembangunan Lapas di Babel Guna Mengatasi Over Kapasitas
- HBP ke-60, Ini Terobosan yang Diinginkan Menkumham