Masa Kontrak PPPK Maksimal BUP Diusulkan Masuk PP Manajemen ASN, Semoga Dikabulkan MenPAN-RB

Masa Kontrak PPPK Maksimal BUP Diusulkan Masuk PP Manajemen ASN, Semoga Dikabulkan MenPAN-RB
Ketua ASN PPPK Provinsi Riau Eko Wibowo mendukung usulan Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani agar masa kontrak PPPK maksimal BUP agar diatur dalam PP Manajemen ASN. Foto dok. Ekowi for JPNN.com

Ekowi mengatakan KemenPAN-RB seharusnya memberikan respons positif atas usulan Dirjen Nunuk tersebut. Sebab, Kemendikbudristek sebagai pengguna, sangat kesulitan memenuhi kekurangan guru ASN. Ketika guru ASN PPPK yang sudah direkrut tidak diperpanjang masa kontraknya, maka angka kekurangan guru terus meningkat.

Ekowi juga menilai usulan Kemendikbudristek memperpanjang masa kontrak hingga batas usia pensiun (BUP) sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

"Kami berharap dalam peraturan pemerintah (PP) turunan UU ASN, PPPK tidak dibahas masa kontrak lagi dan ada jenjang karier baik fungsional maupun struktural," ujar Pak Ekowi.

Guru ASN yang juga ketua Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Riau ini mendesak pemerintah memprioritaskan guru yang lulus passing grade, tetapi tidak ada penempatan PPPK 2023 (P) dan guru tidak lulus (TL) dalam rekrutmen PPPK 2024.

Begitu juga dengan honorer tendik mulai dari tata usaha, operator sekolah, laboran, pustakawan, klinik UKS, satpam, penjaga sekolah diberikan formasi tendik PPPK 2024.

Sebelumnya, Dirjen Nunuk Suryani menyampaikan telah mengusulkan perpanjangan masa kontrak hingga usia 60 tahun untuk guru kepada MenPAN-RB Azwar Anas.

Perpanjangan kontrak ini diharapkan masuk dalam PP Manajemen ASN.

Begitu juga pola karier GTK PPPK.

Honorer maupun ASN mendukung usulan Dirjen  Nunuk Suryani terkait perpanjangan otomatis kontrak PPPK hingga pensiun. Semoga MenPAN-RB setuju.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News