Masih Berharap Ada Perppu KPK? Nih Penjelasan Pak Mahfud soal Sikap Presiden Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh Mahfud MD menyatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum berniat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menganulir UU KPK hasil revisi. Sebab, Presiden Ketujuh RI itu memilih menunggu proses uji materi atas UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Bagi presiden, tidak pantas MK sedang memeriksa perkara lalu ditimpa (perppu)," ucap Mahfud kepada awak media di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (11/11).
Mahfud menambahkan, putusan MK akan menjadi acuan bagi Presiden Jokowi untuk menyikapi UU KPK. Jika putusan MK menganulir banyak pasal di UU KPK hasil revisi, pemerintah tidak perlu menerbitkan perppu.
"Jadi presiden mengatakan belum memutuskan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan perppu, menunggu perkembangan, minimal proses di MK itu seperti apa," ungkap dia.
Sebelumnya berbagai kalangan termasuk mahasiswa mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Desakan itu didasari anggapan bahwa UU KPK hasil revisi akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.(mg10/jpnn)
Menko Polhukam Moh Mahfud MD menyatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum berniat menerbitkan perppu untuk menganulir UU KPK hasil revisi.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Begini Langkah Indodax untuk Mencegah Tindak Pencucian Uang
- Mewakili Jokowi di Asia Business Councils, Airlangga: Inflasi Tetap Terkendali
- Jokowi 'Rayu' Apple Membangun Pabrik di Indonesia
- Perekonomian Tumbuh Solid 5 Persen Meski Hadapi Tantangan Geopolitik
- Airlangga Sampaikan Seruan Presiden Agar Iran-Israel Menahan Diri
- SE MenPAN-RB: Besok, PNS & PPPK Tak Harus Ngantor, Ini Persyaratannya