Massa Desak Ahok Dibebaskan, HTI dan FPI Dibubarkan

Pihaknya menilai bahwa gerakan radikalisme sangat mengganggu rasa aman kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin terpolarisasi.

Menurutnya, PGGP menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan demonstrasi damai diantaranya, pertama, Gereja-Gereja di Papua dengan tegas mendukung Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, NKRI.

"Kami kuatir bahwa kelompok tertentu sedang berusaha menyingkirkan dan mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi agama tertentu. Kedua, kami mendesak Pemerintah, melalui dekrit Presiden, agar melarang kelompok dan gerakan radikalisme yang tidak toleran berkembang di Indonesia, khususnya HTI, FPI, Ikhwanul Muslimin," imbuh Leo.

“Demi keadilan hukum yang konkret dan bermartabat, kami menentang mafia dan politisasi peradilan di Indonesia Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah orang yang taat beragama dan sangat menghargai agama lain. Ia telah mengikuti proses pengadilan dengan jujur, taat hukum dan tidak terbukti melakukan penistaan agama. Karena itu, kami mendesak agar Ahok segera dibebaskan,” bebernya.

Mereka juga mendesak agar Pasal 156a KUHP dihapus. PGGPI juga meminta Pemerintah Papua secara tegas dengan Perda untuk melarang individu, kelompok dalam bentuk organisasi apa pun dengan aliran radikalisme agama dan anti Pancasila berada dan hidup di Tanah Papua.

"Kami minta melarang penyebaran paham radikalisme agama di kampus dan sekolah-sekolah, di rumah ibadah, pesantren, di lembaga-lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, dan di masyarakat umum di Tanah Papua," kata Leo.

Pihaknya mengharapkan kepada pemerintah untuk melarang partai politik memayungi dan memanfaatkan individu, kelompok dan organisasi dengan paham radikalisme agama serta anti-Pancasila di Tanah Papua.

Menanggapi demonstrasi damai tersebut, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal,SE,MM menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di Papua yang diwakili oleh organisasi gereja yang telah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.