Masyarakat Jangan Terprovokasi Ajakan Tokoh untuk People Power

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Satu Bangsa menyayangkan adanya kesan mencekam menjelang pengumuman hasil pemilu pada 22 Mei 2019. Seharusnya, pengumuman hasil pesta demokrasi itu disambut dengan sukacita atas terpilihnya presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat untuk lima tahun ke depan.

Menyikapi hal itu, Inisiator Gerakan Satu Bangsa, Stefanus Asat Gusma mengimbau masyarakat Indonesia tidak terprovokasi ajakan dan hasutan tokoh dan aktor politik untuk terlibat people power yang bertujuan mendelegitimasi proses dan hasil pemilu serentak 2019.

“Gerakan penggalangan massa untuk mendelegitimasi KPU, Bawaslu dan MK serta menolak hasil Pemilu tidak boleh dipandang sebagai gerakan menegakkan demokrasi rakyat, tetapi lebih merupakan gerakan politik syahwat kekuasaan yang merongrong kewibawaan negara dan mengancam eksistensi NKRI sebagai negara hukum,” tegas Stefanus Asat Gusma didampingi Dicky Ricardo Gulto dan Ronald Da Gomez dalam pernyataan persnya di Jakarta, Minggu (19/5).

BACA JUGA: Gerakan Satu Bangsa Desak TNI dan Polri Tindak Perongrong Eksistensi Negara Hukum

Menurut Gusma, sapaan Stefanus, Gerakan Satu Bangsa melihat bahwa saat ini tengah berhadapan dengan situasi bukan lagi sekadar pertarungan pilpres antara paslon 01 Vs 02, melainkan Pancasila/NKRI Vs Radikalisme/Negara Khilafah. Seyogyanya ini menjadi perhatian para tokoh dan aktor politik kubu paslon 02 agar membatalkan rencana aksi massa 22 Mei tersebut.

“Gunakan jalur-jalur konstitusional yang sudah disepakati bersama untuk memperjuangkan keadilan Pemilu atas dugaan-dugaan kecurangan proses dan hasil Pemilu,” kata Gusma.

Pada kesempatan itu, Gerakan Satu Bangs berharap para aktor dan tokoh politik tersebut semestinya dapat memberikan kesejukan dalam berdemokrasi dan menjadi contoh kedewasaan berpolitik dan berjiwa kesatria.

“Kami berkesimpulan, jika nanti konflik politik ini mengarah pada benturan ditingkatan akar rumput hingga berdampak pada gesekan bahkan aksi-aksi kekerasan maka para aktor dan tokoh politik inilah yang harus bertanggung jawab,” tegas Gusma.