Mayoritas Pemekaran Dimotori Elit Lokal

Di tempat yang sama, peneliti LIPI, Syarif Hidayat, mengatakan bahwa wacana moratorium sesungguhnya sudah dicetuskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) awal 2007 lalu. "Wacana tinggal wacana. SBY dan seluruh pembantunya tidak pernah merealisir moratorium itu secara kongkrit, hingga efek negatif dari pemekaran kian dirasakan," tuturnya.

Dikatakan Syarif pula, konsekuensi dari sebuah otonomi hendaknya diikuti oleh tiga kemungkinan, yakni pemekaran, penggabungan dan penghapusan. "Untuk itulah pentingnya evaluasi komprehensif terhadap daerah otonomi baru," tegasnya.

Syarif juga menyesalkan grand design pemekaran yang saat ini dipersiapkan oleh pemerintah, yang terjebak dengan penjumlahan daerah otonomi baru yang harus dicapai pada tahun 2025. Mestinya katanya, grand design disiapkan untuk penataan daerah otonomi baru, bukan berdasarkan jumlah, karena jumlah itu sangat dinamis. "Grand design otonomi yang disiapkan Departemen Dalam Negeri itu keliru. Untuk itu saya mundur sebagai anggota tim grand design," ujar Syarif menyampaikan.

Sehubungan dengan itu, sosiolog dari Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, berharap agar DPD bisa menyiapkan naskah moratorium secara lebih komprehensif. "Tunjukkan kepada rakyat, bahwa DPD mampu menyiapkan sebuah rencana masa depan bagi semua daerah di seluruh Indonesia. Bangsa ini sulit untuk bisa mengharapkan hal itu muncul dari presiden dan wakilnya, karena dua tokoh tersebut sama-sama suka ngerem. Beda dengan yang dulu. Presiden suka ngerem, sementara wakilnya senang meng-gas," ungkapnya.