Mayoritas Pemekaran Dimotori Elit Lokal

BANDUNG - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, menegaskan bahwa pemekaran daerah pada hakikatnya adalah upaya untuk melakukan reformasi pelayanan publik yang lebih cepat, murah dan berkualitas. "Namun pada kenyataannya, pelayanan publik terutama di daerah-daerah pemekaran baru, selama ini banyak dimotivasi oleh kepentingan politik segelintir elit daerah yang menjadi kepala daerah, hingga tujuan utama terabaikan," kata Irman Gusman, saat membuka acara press gathering DPD, di Bandung, Sabtu (21/11).

Oleh karena itu, kata Irman, ke depan pemekaran daerah musti dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kesiapan sumber daya manusia, sumber daya alam, serta bukan didominasi oleh kepentingan politik segelintir elit. "Dalam konteks itu, DPD memandang perlunya moratorium pemekaran, karena terjadi pembengkakan pada jumlah kabupaten dan kota," tegasnya.

Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi, DPD kata Irman, mendukung pemekaran daerah. Tetapi harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh kajian yang matang, serta direncanakan secara konseptual sebagai instrumen pembangunan daerah. "Dengan mempertimbangkan skala lokal, regional kepulauan, ataupun nasional, yang harus dimiliki oleh setiap pemda provinsi dalam bentuk masterplan," ujar Irman pula.

Selain itu, Irman juga mendesak pemerintah, DPR dan DPD, untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemekaran. "Kita menilai evaluasi komprehensif terhadap pemekaran menjadi urgen dilakukan pemerintah, DPR dan DPD. Pemerintah pusat juga harus konsekuen dengan upaya supervisi daerah otonomi baru. Mendahului moratorium, DPD memandang perlu dipertimbangkan sesegera mungkin oleh pemerintah untuk melakukan supervisi kilat paralel dengan kegiatan evaluasi," katanya.