Mega-Pro Buktikan Ekonomi Kerakyatan Bukan Omong Kosong

Lebih lanjut dikatakannya, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi alternatif yang sangat relevan dengan konstitusi dan pembangunan semesta berencana yang digagas para pendiri bangsa. Alasannya, ekonomi kerakyatan tidak hanya mengejar pertumbuhan semata. "Tetapi juga konsep pembangunan yang membangun sikap mental rakyat untuk bangkit bersama dan mandiri," imbuhnya.

Karenanya Eva menilai ekonomi kerakyatan sangat bertolak belakang dengan konsep neolib yang hanya mengejar pertumbuhan dan pendapatan saja. Akibat kebijakan neolib, sambungnya, sedikit sekali orang berdaya secara ekonomi. "Sayangnya, yang tidak berdaya itu dipukul rata, hingga in-come perkapita kita naik'' katanya.

Pada kesempatan yang sama, Dr Arif Budimanta dari Mega Institute membantah tudingan ekonomi Mega-Pro adalah ekonomi komando. Alasannya, walaupun membutuhkan dukungan sosok pemimpin yang kuat tapi konomi kerakyatan tetap membuka dan menghimpun aspirasi rakyat untuk turut serta memberdayakan diri dan bangsanya. "Jadi tetap gotong royong dan musyawarah mufakat untuk membangun perekonomian bangsa. Tapi tanpa dikte penguasa modal," katanya.

Menurut Arif, justru saat ini kebijakan perekonomian nasional bersifat ekonomi kolonial liberal. Artinya, kata Arif, saat ini justru kebutuhan penting (essential need) rakyat Indonesia dikuasi asing. "Lihat saja pengelolaan energi minyak bumi yang 85,4 persennya masih dikuasai asing dan sisanya saja dikelola Pertamina," sebutnya.(ara/jpnn)