Mendagri Ajari Kiat Berkelit dari Tudingan Tak Netral

JAKARTA – Rupanya tingkat kewaspadaan Mendagri Mardiyanto sudah cukup tinggi untuk menghindari munculnya tudingan pemerintah tidak netral dalam pelaksanaan pilpres mendatang. Sampai-sampai, Mardiyanto memberikan petunjuk teknis di lapangan bagi para aparat pemerintah yang akan membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih Sementara (DPS) pilpres.

Saat memberikan arahan pada pembukaan rapat koordinasi nasional administrasi kependudukan (rakornas adminduk) di hotel Red Top, Jakarta, Jumat (17/4), Mardiyanto menyebutkan tiga kiat agar pemerintah tetap bekerja secara netral. Pertama, dalam pelaksanaan di lapangan saat membantu pemutakhiran DPS pilpres, petugas dari KPU yakni PPS, PPK, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang harus berada di depan. Sementara, aparat RT/RW cukup di belakangan. “Karena kita hanya membantu,” ucap Mardiyanto.

Para perserta yang terdiri dari pejabat daerah yang terkait urusan kependudukan, menyimak secara serius wejangan mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Bahkan, mirip wartawan, peserta mencatat materi tersebut, karena Mardiyanto di awal pidatonya meminta para perseta mencatat hal-hal penting materi yang akan disampaikan.

Kedua, masih kata Mardiyanto, sebisa mungkin pada saat melakukan pemutakhiran DPS hingga penetapan DPT, ada saksi-saksi yang melihat. Termasuk pentingnya petugas dari Panwaslu untuk ikut menyaksikan. “Ketiga, bila diperlukan, dituangkan saja di Berita Acara yang diketahui oleh kepolisian,” ujar Mardiyanto. (sam/JPNN)