Mendagri Pastikan Penjualan e-KTP Tak Bahayakan DPT Pemilu
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menepis kekhawatiran tentang blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang dijual secara online rentan diselewengkan. Pernyataan Tjahjo itu untuk membantah anggapan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis yang menyebut penjualan blanko e-KTP secara online berbahaya bagi daftar pemilih.
"Bahayanya di mana?" ujar Tjahjo di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12).
Menteri yang juga mantan anggota DPR ini menyebut ulah penjual blanko e-KTP melalui toko online sama dengan pembuat uang palsu. Sebab, blangko kosong e-KTP yang dijual secara online kalaupun ditulisi nama, alamat dan tanggal lahir pemegangnya tak akan tercatat di server Kemendagri.
“Tidak terkoneksi dengan data induk. Ini hanya jual blangko, orang beli blanko. Kalau itu ada kekhawatiran untuk DPT (daftar pemilih tetap, red) enggak ada. Ini hanya oknum iseng, itu saja," jelasnya.
Tjahjo mengaku telah melaporkan berbagai persoalan tentang e-KTP ke Presiden Joko Widodo dan pihak terkait lainnya. Namun, dia memastikan data kependudukan di server e-KTP tak terganggu.
“Sistem klir. Tinggal kami usut siapa yang melakukan ini, motivasinya apa, sengaja kah, atau ada unsur politis kah," sebutnya.(fat/jpnn)
Mendagri Tjahjo Kumolo menepis kekhawatiran tentang blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang dijual secara online rentan diselewengkan.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- KPU Buka Pendaftaran Calon Anggota PPD untuk Pilkada 2024
- PDIP Menggugat KPU ke PTUN, Arief Poyuono Bakal Ajukan Gugatan Intervensi
- Ketua KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Calon Terpilih Pilpres 2024
- Ganjar-Mahfud Absen saat KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres
- Ekspresi Anies-Muhaimin saat Menghadiri Penetapan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024
- Gugatan Disidangkan di PTUN, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran