Mendagri: Pemerintah Pusat dan Daerah tak Harmonis

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi mengatakan hubungan pemerintah pusat dan daerah selama ini tidak harmonis. Akibatnya, kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu, berbagai kebijakan yang diambil oleh Kemendagri tidak efektif sampai di daerah.

"Hubungan pemerintah pusat dengan daerah selama ini tidak harmonis. Disharmonisasi itu perlu ditata kembali agar pemerintahan secara keseluruhan bisa berjalan efektif," kata Gamawan Fauzi, saat rapat dengan Komisi II DPR membahas RUU Pilkada, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (6/5).

Masalah teguran atau sanksi misalnya terhadap sejumlah kepala daerah yang diduga bermasalah. Menurut Mendagri tidak pernah diindahkan. "Hal itu terjadi karena teguran atau sanksi yang dikeluarkan Kemendagri tidak punya landasan konstitusi," ujar Gamawan Fauzi.

Terlebih menjelang Pilkada. Banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang dimutasikan tanpa alasan yang jelas. "Akibatnya terjadi perpecahan diinternal PNS sehingga suasana kerja menjadi tidak kondusif," ungkap dia.