Mendagri Risau Tiap Bulan 2 Pemekaran
Rabu, 24 Februari 2010 – 18:45 WIB
Moratorium diberlakukan hingga selesainya penyusunan grand design dan evaluasi DOHP.Namun Gamawan mengakui, moratorium tidak bisa menjadi dasar hukum bagi dilakukannya pemberhentian sementara pemekaran. Karenanya, dia berharap DPR bisa memahami sikap pemerintah. "Kita berharap ada semacam pengertian saja dari DPR," cetusnya. (sam/jpnn)
Baca Juga:
JAKARTA -- Sejak kran pemekaran daerah dibuka tahun 1999, saat ini sudah ada 205 daerah otonom baru. Rianciannya, 7 provinsi baru, 164 kabupaten,
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
BERITA TERKAIT
- Guru Besar Hukum Desak MA Beri Perhatian Khusus Perkara Sengketa Tanah
- Kepala Basarnas Jakarta Ungkap Fakta Terkait Pesawat Jatuh di BSD
- Kejagung Periksa Empat Pejabat ESDM Terkait Kasus Korupsi Timah PT Timah Tbk
- Pesawat Terjatuh di BSD, 3 Penumpang Meninggal
- Setelah dari Amerika Serikat, Menteri AHY Langsung ke Bali Hadiri World Water Forum
- Berkunjung ke Desa Pambotanjara, Mensos Risma Janji Carikan Sumber Air Bersih Terdekat