Mendagri Tito Puji Kinerja Jajarannya Sepanjang Kuartal 1

Hal itu termasuk mendukung penyelenggara pemilu dalam menyukseskan gelaran tersebut.
Semisal mendata penyelenggara Pemilu di daerah yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah (Pemda).
Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga diarahkan agar terus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, utamanya mengenai pembaruan data pemilih.
Mendagri menyebutkan, ada empat indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan pemilu, yaitu pemilu berjalan aman dan lancar sesuai aturan; tingginya partisipasi pemilih, dan tidak ada konflik.
Oleh karena itu, Mendagri mengingatkan jajarannya agar dapat memastikan kegiatan rutin di tingkat pusat maupun daerah berjalan sebagaimana mestinya.
Hal ini penting diperhatikan, terlebih menjelang Pemilu 2024 yang identik dengan dinamika politik yang dapat membuat program pusat maupun daerah terhambat.
“Karena semua sibuk bertarung untuk kekuasaan, sementara rakyat tidak bisa dibiarkan, program-program harus tetap jalan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, ikhtiar tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan penilaian sekaligus reward and punishment terhadap program unggulan nasional yang dijalankan oleh daerah.
Upaya itu dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Dia menegaskan, seluruh komponen Kemendagri dapat berkontribusi dengan mengajukan isu-isu mengenai program unggulan yang bakal dinilai.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memuji kinerja jajarannya dalam menjalanlan tugasnya sepanjang kuartal pertama 2023.
- Liburan Tanpa Izin, Bupati Indramayu Bakal Magang di Kantor Kemendagri
- BSKDN Kemendagri & Taspen Life Teken Komitmen Perlindungan Sosial bagi ASN
- Safrizal ZA Sebut Rumah Layak Hunian Tingkatkan IPM dan Menggerakkan Ekonomi
- Legislator Fraksi PDIP: Kelakuan Ormas itu Refleksi Ulah Kekuasaan
- Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Berjalan Transparan
- Ini Penjelasan Wamendagri Ribka Soal Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah