Mengaku Turunan Sultan Buton, Wa Ode Nurhayati Dikecam
Kamis, 23 Juni 2011 – 20:58 WIB
JAKARTA - Kerabat Kesultanan Buton merasa terganggu dengan pernyataan anggota Komisi VII DPR Wa Ode Nurhayati yang mengklaim dirinya sebagai keturunan bangsawan Kesultanan Buton. Para kerabat yang dipimpin oleh HS La Ode Achmad, Kamis (23/6) mendatangi tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara di Jakarta, yakni La Ode Ida.
Dalam pertemuan dengan La Ode Ida, HS La Ode Achmad menegaskan bahwa klaim Wa Ode Nurhayati bahwa dirinya adalah keturunan Kesultanan Buton yang dikait-kaitkan dengan prilakunya yang diduga menjadi mafia anggaran di Badan Anggaran DPR telah berimplikasi negatif terhadap nama baik Kesultanan Buton.
"Kami sebagai kerabat Kesultanan Buton merasa terganggu dengan klaim Nurhayati. Karena itu, kami meminta tokoh masyarakat Buton di Jakarta, yang juga Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida untuk mendorong pimpinan DPR dan pimpinan Badan Kehormatan (BK) DPR segera memeriksa Nurhayati yang diduga telah berperan sebagai mafia anggaran di DPR," kata HS La Ode Achmad, di gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta.
Selain itu, HS La Ode Achmad juga meminta pihak kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Nurhayati biar masalah hukumnya bisa diselesaikan secara transparan. "Kalau dibiarkan berlarut-larut maka masyarakat Buton tentu akan memperlihatkan kemarahannya karena Nurhayati secara sengaja telah 'menyandera' nama baik Kesultanan Buton. Prilaku politik dan dugaan mafia anggaran yang ditujukan kepada dirinya murni urusan pribadinya dan tidak ada kaitannya dengan kesultanan," tegas HS La Ode Achmad.
JAKARTA - Kerabat Kesultanan Buton merasa terganggu dengan pernyataan anggota Komisi VII DPR Wa Ode Nurhayati yang mengklaim dirinya sebagai keturunan
BERITA TERKAIT
- Seusai Putusan MK, Anies-Muhaimin Ucapkan Terima Kasih ke PKS
- Elite Seknas Prabowo-Gibran Sebut Gugatan Pilpres 2024 di MK Sia-Sia
- Hanura Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2024, OSO Berpesan Begini
- Pascaputusan MK, Jurkamnas TPN Ganjar-Mahfud Ucapkan Selamat Bekerja kepada Prabowo-Gibran
- Gugatan Disidangkan di PTUN, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
- Demi Demokrasi, PDIP dan NasDem Disarankan Akur di Luar Pemerintahan