Mengapa Harus Menata Distribusi Penjualan Gas Melon?
Oleh: Idrus Marham - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar 2024 - 2029

Sebagai pemimpin ia paham, bagaimana secara empatif menempatkan diri pada posisi perasaan masyarakat.
Terlihat tatkala tanpa sungkan, beliau turun langsung ke lapangan dan menyatakan bertanggung jawab.
Dengan gentlemen dan jiwa besarnya, Bahlil mengapresiasi kritik mayarakat yang sedang meletup-letup. Ia tidak melengos dan melempar tanggung jawab, tetapi datang meminta maaf, mengakui ada kekurangan ke tengah mereka yang mengantre, bahkan dengan segala kerendahan hati, mengaku salah, sekaligus mendengar emosi warga dengan bijak.
Ini pertanda hasrat kepeduliannnya yang tinggi pada masyarakat. ?Tanpa merasa berkuasa dan mau dilayani, Bahlil turun ke masyarakat dan melayani.
Sebagai sosok pemimpin yang tumbuh dari bawah, aktivis yang lahir semenjak masih mahasiswa, Bahlil memperlihatkan karakter yang matang dalam memosisikan kritik sebagai proses yang membentuk dirinya hingga saat ini.
Terlihat dari bagaimana lapang dan terbukanya saat ia menerima masukan dan kritikan, tetapi tentu saja, kritikan yang Logik, Faktual, obyektif, Konstruktif dan solutif.
Lalu -- kembali ke substansi masalah – kita telusuri, mengapa ada urgensi untuk membuat kebijakan baru berkait dengan penjualan gas bersubsidi ini?
Sudah menjadi rahasia umum bahwa, urusan distribusi gas Melon, dengan segala kompleksitas dan eksesnya, banyak dikeluhkan masyarakat luas.
Apa yang terjadi dengan distribusi Gas Melon atau LPG 3 Kilogram? Rentetan fakta antrean gas dalam dua-tiga hari ini diangkat menjadi isu yang demikian rupa.
- Dukung Prabowo 2 Periode, Idrus Golkar Usul Pembentukan Koalisi Permanen
- Pengembangan Infrastruktur Gas Dinilai Bukan Investasi Strategis, Justru Menjerumuskan
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Tinjau Operasional PHM, Dorong Produksi Energi Nasional
- Idrus Marham: Pembangunan Berjalan Sukses, Rakyat Ingin Prabowo Kembali Jabat Presiden RI
- PGN Mampu Jaga Kinerja Operasional dan Ketahanan Energi Nasional di Kuartal I 2025
- Dampak Perang Dagang, Komisi XII Dorong Impor Gas untuk Pasok Kebutuhan Energi Nasional