Mengapa Payung Hukum Rekrutmen PPPK Belum Terbit?
jpnn.com, JAKARTA - Pendaftaran PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang dijadwalkan dibuka pada 10 - 16 Februari 2019, ternyata molor.
Pasalnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) sebagai payung hukum dan panduan teknisnya belum diterbitkan.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mudzakir mengakui pihaknya belum menyelesaikan payung hukum.
Namun dia enggan jika disebut proses tersebut dianggap mundur. "Pendaftaran tidak ditunda, kan rentang waktu 10 sampai 16 Februari," ujarnya kepada Jawa Pos.
BACA JUGA: Terungkap, Molornya Pendaftaran PPPK Bukan Hanya karena Payung Hukum
Mudzakir optimis, draf Permenan akan bisa diselesaikan sebelum 16 Februari akhir pekan ini. "Insya Allah bisa," imbuhnya.
Saat ditanya apakah ada kendala dalam penyelesaiannya, dia membantahnya. Menurutnya, draf hanya butuh konsolidasi akhir sebelum diterbitkan.
-
Kamis, 18 April 2019
Prabowo - Sandi Deklarasi Kemenangan Sebagai Presiden dan Wakil Presiden -
Kamis, 18 April 2019
Diduga Terlibat Money Politik, Luhut Diperiksa Bawaslu -
Kamis, 18 April 2019
Pasca Pilpres, ASN harus Fokus Kembali Layani Masyarkat -
Kamis, 18 April 2019
Bingung, Istri JK Salah Masukkan Kertas Suara Pemilu 2019 -
Kamis, 18 April 2019
Perolehan Suara Prabowo – Sandi di Kampung Pak Jokowi -
Kamis, 18 April 2019
Quick Count Pilpres 2019: Jokowi – Ma’ruf Fantastis di Sejumlah Provinsi -
Kamis, 18 April 2019
PKS Klaim Raih Dua Digit Perolehan Suara -
Kamis, 18 April 2019
Jokowi - Ma'ruf Menang di TPS Sandiaga Uno Nyoblos
