Menjelang RUPS, BUMN Harus Bebas dari Politik Kotor
Jumat, 02 Agustus 2024 – 22:02 WIB

Gedung Kementerian BUMN. Foto dok humas BUMN
“Sangat disayangkan jika kredibilitas seseorang diserang tanpa bukti hukum dan akurasi data yang valid. Ini menjadikan kebebasan berekspresi yang tidak bertanggung jawab. Menjelang RUPS ataupun rumor pergantian direksi, serangan bermuatan pribadi dan hoax sering terjadi. Publik sudah semakin cerdas dan bijak memahami informasi media sosial dan gerakan-gerakan demonstrasi,” ucap Teddy.(chi/jpnn)
Menjaga lingkungan kerja yang profesional dan bebas dari intrik politik adalah langkah krusial untuk memastikan BUMN dapat beroperasi dengan optimal.
Redaktur & Reporter : Yessy Artada
BERITA TERKAIT
- Kementerian BUMN Tunjuk Rivan Purwantono Sebagai Direktur Utama Jasa Marga
- Srikandi BUMN Ajak Seluruh Perempuan di Indonesia Berani Tampil & Jadi Agen Perubahan
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Legislator Minta Bank Jatim Merebut Kembali Kepercayaan Nasabah
- Memahami Gagasan Presiden Prabowo Tentang Mengurangi Ketergantungan dengan Negara Lain
- PNM Mekaar Buka Peluang Akses Pembiayaan Bagi Banyak Keluarga di Berbagai Daerah