Menkunham Dinilai Lebih Sibuk Urusi Parpol

jpnn.com - JAKARTA- Wakil Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI), Julius Ibrani angkat suara tentang jebloknya kinerja bidang hukum pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Julius, hal itu terjadi karena pimpinan institusi terkait lebih banyak melakukan pekerjaan politik praktis. Padahal, hal itu sesungguhnya bukan tugas pokok dan fungsinya.

"Mestinya 100 hari pertama, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly menyusun program legislasi nasional. Semenjak dilantik hingga sekarang lebih fokus mengurusi masalah partai politik.," kata Julius Ibrani, Jumat (30/1).

Demikian juga dengan Jaksa Agung HM Prayitno. Padahal, Prayitno diharapkan bisa menjalankan reformasi di internal Kejaksaan Agung secara tuntas.

"Jaksa Agung yang telah ditunjuk hanya menjadi bumper untuk mengatrol popularitas Jokowi lewat eksekusi hukuman yang diberitakan secara besar-besaran,” tambah Julius.

“Secara bergantian, dengan Menkumham menyampaikan opini kepada masyarakat seolah-olah dengan eksekusi hukuman mati, masalah penyalahgunaan narkoba selesai di Indonesia. Padahal itu hanya pencitraan," tegas Julius. (fas/jpnn)