Mensos Pastikan PKH Tetap Jadi Program Prioritas di 2020

Mensos Pastikan PKH Tetap Jadi Program Prioritas di 2020
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasamita (kanan). Foto: kemensos

Meski sudah dianggap mandiri, tetapi peserta yang sudah tergraduasi akan tetap didampingi dengan ikut serta dalam KUBE (kelompok usaha bersama) dan lainnya.

Hasil Kajian Kemenkeu

Hasil kajian Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan menunjukan dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan terus mengalami penurunan bahkan mencapai single digit pada tahun 2018, yaitu 9,82 persen di bulan Maret dan 9,66 persen di bulan September 2018.

Berdasarkan hasil perhitungan, PKH dan PIP masih merupakan program yang paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan pada tahun 2017.

Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan seperti kajian tersebut, kata Agus, pemerintah telah memperbesar anggaran PKH pada tahun ini dan telah mengubah skema pemberian dana kepada keluarga penerima manfaat dari flat menjadi non flat.

"Tahun 2018 anggaran KPH sebesar Rp 19 triliun kita masih pakai sistem flat. Flat itu semua bantuan yang diterima per keluarga sama. Maka tahun 2019 atas nama keadilan kami ubah menjadi non flat, karena keluarga miskin ketika dia punya anak berbeda dengan yang punya 3 anak. Belum lagi dengan kondisi lain," terang Agus.

"PKH itu menurut pandangan saya, memberikan kontribusi yang substansial dalam program kesejahteraan rakyat, terutama pengurangan kemiskinan tadi," ucap Agus.

Agus menjelaskan, skema non flat tersebut berdasarkan tujuh komponen yang ada di dalam keluarga penerima manfaat, di antaranya terdapat ibu hamil, balita, lansia, disabilitas, anak sekolah, dan lainnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) dipastikan akan tetap menjadi program prioritas utama pemerintah, meski presiden Jokowi akan melaksanakan program tiga kartu sakti baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News