Menteri Bappenas Usulkan IKN Seperti DKI dengan Gubernur Dipilih Langsung
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa menyatakan sampai sampai saat ini belum ada keputusan tentang bentuk pemerintahan di daerah yang bakal ketempatan lokasi ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Menurutnya, pemerintah akan membicarakan hal itu dengan DPR.
"Belum diputuskan apakah provinsi sendiri atau akan tetap di provinsi yang ada (Kaltim, red) dan dia jadi kabupaten atau kota, tetapi ada kekhususan," kata Suharso di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta Pusat, Senin (23/12).
Menurut Suharso, Bappenas merekomendasikan kawasan IKN yang direncanakan seluas 56 ribu hektare tidak berada dalam rezim otonomi. Usulannya, IKN dikelola seorang city manager.
Hanya saja, Bappenas mengusulkan IKN meniadi provinsi tersendiri sebagaimana DKI Jakarta. "Mungkin lebih bagus provinsi seperti DKI, langsung di bawah presiden tetapi dipimpin gubernur yang dipilih, sedangkan wali kota ditunjuk saja," kata Suharso.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, ada kemungkinan IKN menjadi provinsi tersendiri ataupun badan otorita. Namun, keputusan soal itu akan dibahas bersama DPR.(fat/jpnn)
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merekomendasikan kawasan ibu kota negara yang direncanakan seluas 56 ribu hektare tidak berada dalam rezim otonomi.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Masuk Bursa Bacagub DKI Jakarta, Heru Budi: Hari Esok Penuh Misteri
- Tak Seperti Anies, Heru Budi Mampu Lanjutkan Warisan Jokowi di Jakarta
- Tolak Rencana Kerja Normatif, Ketua DPRD DKI Minta Pemprov Tuntaskan Macet dan Banjir
- Kemenag dan Bappenas Bersinergi dalam Optimalisasi Tata Kelola Zakat Wakaf
- Kaesang Maju Pilkada DKI? NasDem Bilang Begini
- Kaesang Punya Modal Maju Pilgub DKI Jakarta