Menteri LHK: Kita Harus Kerja Sama dan Lebih Pintar

jpnn.com, JERMAN - Pelaksanaan forum perubahan iklim internasional atau Conference of The Parties (COP UNFCCC) ke-23, berakhir Jumat (17/11), waktu setempat.

Selama kurang lebih dua minggu, perwakilan dari sekitar 195 negara dan 1 blok ekonomi (Uni Eropa), saling bertemu dan mendiskusikan rencana kemanusiaan memerangi perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, upaya aksi perubahan iklim harus terus dikembangkan, diimplementasikan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan di semua tingkat.

''Agenda Paris Agreement harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan institusi termasuk parlemen, akademisi, masyarakat sipil, swasta sektor, masyarakat lokal, dan tidak kalah pentingnya adalah masyarakat internasional,'' kata Menteri Siti Nurbaya, saat penutupan Paviliun Indonesia.

Paviliun Indonesia merupakan salah satu bentuk diplomasi halus, sekaligus sarana informasi aksi-aksi pengendalian perubahan iklim di Indonesia, sejajar dengan proses negosiasi di Bula Zone.

"Dari paviliun ini, Indonesia berbagi dengan masyarakat internasional, kebijakan dan langkah nyata Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dari lima sektor di Indonesia. Dilaksanakan oleh semua aktor, termasuk kaum perempuan dan pemuda,'' ungkapnya.

Pesan terpenting yang ingin disampaikan adalah semua pemangku kepentingan di Indonesia telah terlibat dalam penyusunan kebijakan, implementasi, dan pelibatan masyarakat, melalui kerjasama kolaboratif.

"Pemerintah Indonesia percaya bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja sama dan harus lebih pintar dari sebelumnya,'' tegasnya.