Mepet, Tak Mungkin Revisi UU Pemilu
Selasa, 11 Juni 2013 – 23:41 WIB

Mepet, Tak Mungkin Revisi UU Pemilu
JAKARTA – Mahalnya biaya politik disebut menjadi salah satu penyebab maraknya aksi korupsi yang dilakukan sejumlah anggota parlemen dan kepala daerah. Karena itu dinilai perlu ada perbaikan materi Undang-Undang Pemilu.
Namun mengubah UU tersebut menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Noviantika Nasution, tentu tidak mudah. Apalagi di masa-masa menjelang pelaksanaan Pemilu 2014, tentu sangat tidak memungkinkan dilakukan.
“Makanya saya kira hal ini menjadi tanggung jawab calon anggota legislatif yang nantinya terpilih. Karena UU yang ada memang perlu kita benahi agar pemilu dengan biaya tinggi berubah menjadi pemilu yang murah," ujar Noviantika di Jakarta, Selasa (11/06).
Menurutnya, caleg tidak cukup hanya berjanji. Karena terbukti para caleg yang maju dalam Pemilu 2009 lalu, juga telah berjanji untuk tidak korupsi. Namun kenyataannya justru korupsi yang dilakukan semakin masif.
JAKARTA – Mahalnya biaya politik disebut menjadi salah satu penyebab maraknya aksi korupsi yang dilakukan sejumlah anggota parlemen dan kepala
BERITA TERKAIT
- Legislator Tak Setuju Satgas PHK Prabowo Mengambil Alih Tugas Kemenaker
- Dasco Dinilai Tunjukan Gaya Kepemimpinan DPR yang Aspiratif
- Momen Prabowo Singgung Kapolri-Panglima TNI: Wah, Alamat Enggak Diganti Nih!
- Demokrat Laporkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut ke MA dan Kejagung, Ada Apa?
- Semester Pertama Pemerintahan Prabowo: Ini 10 Menteri Paling Berprestasi
- Bersama Koalisi Pemerintah, PKS Makin Kukuh Melayani & Membela Rakyat