Mesin Mafia Anggaran Harus Dipreteli
Sabtu, 20 Agustus 2011 – 20:02 WIB
JAKARTA - Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik (PSHK), Ronald Rofiandri, menyatakan, masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa keberadaan dan berjangkitnya mafia anggaran sudah sistemik. Ronald mengibaratkan praktik mafia anggaran ibarat sebuah mesin.
"Mesin bisa kita pahami dalam segala bentuk dan modus, entah itu forum-forum rapat, korespondensi, briefing, lobby dan lain-lain," kata Ronald di Jakarta, Sabtu (20/8). Menurutnya, mesin itu bersifat laten dan melibatkan banyak pihak. Karenanya, praktik mafia anggaran cenderung kian subur dan langgeng.
"Mulai dari anggota DPR, bukan hanya pada keanggotaan DPR periode sekarang dengan adanya kasus Nazaruddin, tetapi sejak DPR periode lalu. Ada juga aparat pemerintah pusat maupun daerah, hingga sektor swasta," bebernya.
Ia menambahkan, mesin mafia anggaran tersebut memang sanggup membungkus rapi dan erat praktik kotor itu. Bahkan jika terungkap satu pihak saja, mesin itu masih bisa dimanfaatkan oleh jaringan mafia anggaran lainnya.
JAKARTA - Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik (PSHK), Ronald Rofiandri, menyatakan, masyarakat Indonesia
BERITA TERKAIT
- Menpora Dito Dukung Voice of Baceprot Tampil di Festival Musik Paling Bergengsi di Dunia
- Kemenkes Gandeng Kedutaan Swedia-AstraZeneca Perkuat Pelayanan & Sistem Kesehatan di Indonesia
- Peradi Pimpinan Otto Hasibuan Siap Beri Masukan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Pendeta Gilbert Lumoindong Digugat Aktivis Kristiani di PN Jakpus
- Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan, Toyota Eco Youth Kembali Digelar
- Hadiri Halalbihalal PW Prika, Menaker Ida Apresiasi Dedikasi Para Pensiunan Kemnaker