Minta Dahulukan Kepentingan Bangsa

Pada kesempatan itu NU dan Muhammadiyah juga sepakat untuk kembali aktif mendorong terwujudnya gerakan nasional antikorupsi seperti yang pernah mereka lakukan yang direspon pemerintah dan DPR dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Hasyim, sebenarnya pembentukan KPK agak meleset dari target gerakan nasional antikorupsi yang digagas NU-Muhammadiyah. Saat itu mereka membayangkan gerakan nasional akan dipimpin langsung oleh presiden dengan strategi dan langkah yang komprehensif.

"Korupsi di Indonesia terlalu besar untuk dihadapi sebuah komisi, harus melalui gerakan nasional yang dipimpin langsung oleh presiden. Saat ini yang terjadi baru sebatas menangkap koruptor, namun belum memberantas korupsi," katanya.(aj/jpnn)