Minta Dana Kembali, Nasabah Century Mengadu

jpnn.com - JAKARTA - Forum Nasabah Korban Bank Century mengadu ke Tim Pengawas (Timwas) Century dalam rapat di ruang KK I DPR RI yang dihadiri Sekjen Kemenkeu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Direksi Bang Mutiara dan perwakilan nasabah.
Pantauan JPNN di Gedung DPR, sebelum Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo selaku pimpinan rapat memasuki ruang KK I, puluhan Pamdal DPR disiagakan untuk mengantisipasi hal yang bisa mengganggu pertemuan tersebut.
Puluhan nasabah yang terhimpun dalam Forum Nasabah Korban Bank Century yang dikoordinir Z Siput, memang sudah berdatangan ke Gedung DPR untuk menyaksikan langsung rapat tersebut. Namun tidak semua dari mereka dibolehkan masuk.
Dalam rapat itu, Z Siput selaku koordinator Forum Nasabah Korban Bank Century dalam rapat itu mengadu ke Pramono.
"Kami merasa heran Pak, beliau (Dirut Mutiara) mengatakan konsultasi dengan KPK. Katanya KPK melarang Bank Mutiara membayarkan dana nasabah karena tidak ada payung hukum. Kami terkejut," kata Z Siput, Rabu (2/10).
Anehnya, kata Siput, di berbagai media seolah-olah Century merilis bahwa KPK melarang Bank Century menjalankan putusan MA membayarkan Rp 41 miliar dana nasabah. Ini menurutnya tidak masuk akal karena putusan MA putusan tertinggi.
"Kalau ada permasalahan mari kita bawa ke pengadilan. Padahal sebelumnya Dirut Bank Mutiara sudah menyanggupi menjalankan putusan MA. Jadi kami mohon perlindungan DPR, kami mohon putusan MA dijalankan," pintanya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Forum Nasabah Korban Bank Century mengadu ke Tim Pengawas (Timwas) Century dalam rapat di ruang KK I DPR RI yang dihadiri Sekjen Kemenkeu,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Masukan Buat Prabowo dari Innovation Summit Southeast Asia 2025
- B2W Capai 80 Persen Target Kuartal I 2025, Siapkan Revitalisasi 15 Korwil se-Indonesia
- Hasan Nasbi Mengaku Hubungannya dengan Presiden Prabowo, Mensesneg, dan Teddy Sangat Baik
- Usulan Kubu Tom Lembong, Hadirkan Moeldoko dan Eks Mendag di Persidangan!
- HNW Dukung Rencana Prabowo Ingin Biaya Haji Indonesia Lebih Murah Dari Malaysia
- KSST Klaim KPK Naikkan Status Hukum Dugaan Korupsi Lelang Saham PT GBU