Minta Tak Ada Reshuffle Menteri

Hadi Utomo pun tak menampik adanya kekecewaan dari PBB terhadap Koalisi Kerakyatan karena sahamnya sebagai pengusung koalisi dikurangi di tengah jalan. Meski demikian, dia meminta kader PBB tidak menghitung untung-rugi dalam politik. Sebab, katanya, realitas politik kadang-kadang tidak bisa dinalar seperti hitung-hitungan bisnis.

 

"Pertemuan ini tentu untuk menyempurnakan jalinan koalisi yang selama ini sudah terbangun. Ke depan, tentu kita akan membahas kriteria, konsesi, dan hal-hal lain bila kedua partai berencana berkoalisi setelah pemilu legislatif," paparnya.

 

Demokrat, kata Hadi Utomo, juga telah mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari koalisi antarpartai yang selama ini terjadi. Di antaranya, di parlemen, partai peserta koalisi ternyata justru kerap tidak mendukung kebijakan pemerintahan. Karena itu, Demokrat mengusulkan adanya perjanjian tertulis yang mengikat partai-partai peserta koalisi.

 

"Jadi, siapa pun ketua umumnya harus mematuhi ketentuan-ketentuan koalisi. Kami belajar dari pengalaman-pengalaman selama ini. Sebab, pada 2004 kami belum memiliki pengalaman seperti sekarang ini. Mungkin, hal itu terjadi pada tahun 2004-2009, tapi ke depan, kita usahakan tidak terulang," tuturnya.