MIPI Dukung Terwujudnya Pemerintahan Berkelanjutan yang Berpihak pada Umat & Alam

“Artinya ada daya dukung alam (di bumi) yang berkurang dan tentu bagaimana ini bisa berkelanjutan tentu ada pengaruh-pengaruh langsung maupun tidak langsung dari sistem pemerintahan dan berbagai jenis bentuk pemerintahan yang melayani manusia di seluruh dunia,” ujar Bahtiar, birokrat bergelar doktor Ilmu Pemerintahan itu.

Prof Eko Priyo Purnomo dalam paparannya menyampaikan, tema pemerintahan yang berkelanjutan dan berpihak pada umat manusia serta alam berkaitan erat dengan adanya ketimpangan dan pembangunan yang tidak merata.

Ketimpangan terjadi karena ada “inequality”, yang seharusnya ada sekelompok orang yang mendapatkan akses tetapi tidak mendapatkan akses.

“Bukan hanya di Papua, bukan hanya di daerah Aceh atau mungkin daerah lain, tetapi banyak juga negara yang seperti itu. Ada proses equality yang tidak ada dan proses korupsi menunjukkan di sana,” jelasnya.

Ketimpangan tersebut menimbulkan adanya kemiskinan, bukan hanya kemiskinan relatif tetapi juga kemiskinan absolut.

Untuk itu kebijakan pembangunan yang efektif diperlukan dalam rangka meminimalisasi tingkat ketimpangan tersebut.

Berbagai kebijakan tersebut di antaranya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, kebijakan sosial redistributif, investasi pada perlindungan sosial, memperkuat kesetaraan dalam kesetaraan dalam kesempatan bernegara, dan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan.

“Ada pendekatan tentang sustainable development. Ketika kita memahami sustainable development ini ternyata, ilmu pemerintahan kita selama ini pengembangan atau pemahaman ilmu pemerintahan, kebijakannya tidak sustain,” terang Prof Eko.