MK Anggap UU MA Cacat Prosedur

Seperti diketahui, pengambilan keputusan atas RUU MA dipersoalkan sejumlah kalangan seperti LBH Jakarta dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Mereka menilai ada yang salah dengan prosedur pengambilan keputusan atas RUU oleh rapat paripurna DPR periode 2004-2009 yang dipimpin Ketua DPR RI Agung Laksono.

Pengambilan keputusan atas UU dinilai tidak sah karena paripurna DPR tidak mencapai kuorum. Pasalnya, jumlah anggota DPR yang hadir tidak sampai 50 persen plus 1.

Meski demikian, MK menolak permohonan uji materi atas UU MA itu. "Mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," sebut Mahfud.

Namun menurut salah satu kuasa hukum para pemohon, Taufik Basari, seharusnya UU itu dinyatakan batal. "Kalau sudah cacat prosedural, seharusnya dinyatakan batal,” ujar Taufik.